Perumusan dan pengesahan UUD negara republik indonesia tahun 1945

Rangkuman bab 3

Intisari materi

* A.perumusan UUD 1945  

Perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang ke dua tanggaal 10 sampai dengan 16 juli 1945. BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan undang-undang dasar.

* B. Hasil sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945.

(1)    Mengesahkan UUD 1945.

(2) Memilih Ir soekarno sebagai presiden dan moh hatta sebagai wakil presiden.

(3) Membentuk komite nasional indonesia pusat.

* C. Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan.

(1)  Pembukaan, terdiri dari 4 alinea.

(2) Batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

(3) Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal sedangkan sistematika setelah perubahan UUD NRI 1945 adalah:

(A)  Pembukaan, terdiri dari 4 alinea.

(B)  Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

* D. Semangat dan komitmen pendiri negara. 

Semangat dan komitmen lendiri negara pada perumusan dan pengesahan UUD 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat.

* E.Pengesahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang yakini pada tanggal 18 agustus 1945. Ir. Soekarno, sebagai ketua PPKI, dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut:

"Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, suapaya misalnya menfenai hal undang-undang dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah di rancangkan oleh Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya yang kedua. Perobahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita ke sampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun undang-undang dasar dan memilih Presiden dan wakil Presiden".

Harapan Soekarno di atas mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Moh. Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan UUD dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh dengan rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan UUD menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh.

Sidang PPKI telah melalukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. Empat perubahan yang di sepakati tersebut antara lain sebagai berikut.

(A) Kata mukaddimah dengan kata pembukaan.

(B) Sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan rumusan "ketuhanan yang maha esa".

(C) Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi "presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama islam" menjadi "presiden ialah orang Indonesia asli".

(D)  Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi " negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa."

* F. Peran tokoh perumus UUD 1945.

Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakat pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaiu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara indonesia yang akan di bentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasar kan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ir Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945 menyatakan "kita hendak mendirikan negara Indonesia, yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua!..." daei pendapat Ir. Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara indonesia, terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

        SELESAI

    ★TERIMAKASIH★

   SHABILLA RISTY EKA            PUTRI

           ^-^ 

                Bu.WINARNI♥